Isu 666 Picu Perekaman E-KTP Rendah

JAYAPURA- Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau E-KTP di Provinsi papua hingga 2018 masih rendah dan baru mencapai 33,16 persen atau sekitar sekitar 1.187.145 penduduk yang melakukan perekaman e-KTP dari total 3.580.239 yang terdaftar.
Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Iskandar Arahman kendala utama yang dihadapi, yakni masalah jaringan.
“Sebab untuk mendapat surat keterangan (suket) saja harus lewat perekaman atau terkoneksi dengan jaringan yang ada di kantor kependudukan di Jakarta,” terang Iskandar di Jayapura, pekan kemarin. Hal lain, yakni alat perekaman yang bermasalah di beberapa kabuapten. Bahkan menurut laporan dua kabupaten (Dogiyai dan Deiyai), alat perekamannya hilang karena dicuri.
“Belum lagi di Nduga dan Intan Jaya kantor kependudukan dan pencatatan sipil dibakar. Akhirnya alat perekaman e-KTP rusak. Sehingga solusi yang diambil adalah melakukan perekaman dengan menggunakan alat yang namanya mobile,” ucap dia.
Ditempat terpisah, Asisten II Bidang Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Drs.Elia Loupatty,MM mengatakan sejumlah warga di Papua dikabarkan ketakutan mengurus e-KTP dengan alasan bertentangan dengan ajaran agama kristen. Sejumlah laporan menyebut, isu anti kristus dengan simbol 666, jadi penyebab utama dikarenakan ada pemberian nomor induk kependudukan dengan angka itu.
“Masyarakat (jadi) takut urus e-KTP, makanya banyak yang belum jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”. “Seperti di Kabupaten Nabire, Paniai, dan Mamberamo Tengah yang menolak tegas perekaman e-KTP dengan alasan bertentangan dengan ajaran agama kristen”.
“Apalagi ada isu kemarin dalam e-KTP terdapat simbol 666 yang diyakini sebagai simbol antikris. Isu ini kemudian membuat penerapan program JKN di daerah tersebut, tidak berjalan maksimal. Karena untuk buat JKN wajib ada e-KTP,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Papua, Elia Loupatty, pekan kemarin, di Jayapura.
Kendati demikian, lanjut dia, diharapkan isu tersebut dapat segera diredam oleh pemerintah daerah setempat. Sebab fungsi e-KTP sangat vital dalam menunjang kehidupan seluruh umat manusia yang ada di Papua.

Editor: HANS BISAY

Komentar