JAYAPURA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak TNI/Polri untuk membahas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Gubernur 2018. Diharapkan penandatangan NPHD dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen,S.IP,MKP menginteraksi permintaan KPU Papua untuk segera dilakukan penandatangan NPHD Pilkada Gubernur 2018, Selasa (19/9/2017) di Kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura. “KPU, Bawaslu dan pihak keamanan akan segera diundang untuk menyiapkan penandatanganan NPHD,”ujar Sekda.
Dia menekankan bahwa sebelum batas waktu yang ditentukan undang-undang, Pemprov Papua bersama pihak terkait akan menandatangani NPHD. Menurutnya, sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa jumlah nilai NPHD mengalami penurunan. Sesuai dengan usulan KPU Papua anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2 trilliun, namun pada pembahasan bersama berkurang menjadi Rp1.096 trilliun.
Sekda mengakui telah mengirimkan tim yang terdiri dari Badan Keuangan, Bappeda, Dispenda, Inspektorat serta Biro Hukum untuk alokasi anggaran yang diusulkan dengan Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu dan KPU Pusat. Dan dari pertemuan itu, alokasi anggaran yang diusulkan KPU Papua dikurang.“Nilai anggaran yang diusulkan sudah dikurangi. Dan itu sudah dibahas dengan pemerintah pusat,”katanya.
Editor: LEPIANUS KOGOYA
