JAYAPURA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendukung program penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Program Anti Kekerasan Perempuan dan Anak. Dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe,S.IP,MH dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal,SE,MM, Pemprov Papua memprioritaskan kedua program tersebut.
Hal itu disampaikan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Drs. Elia Loupatty,MM usai menerima kunjungan Tim Monitoring Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Senin (11/9/2017) di ruang Rapat Sekda Papua.
“Kedua program ini sangat kita dukung sebab menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi untuk ditekan di daerah ini. Apalagi berbicara soal wanita ini pada jaman dahulu sampai sekarang saja untuk meminang butuh mas kawin dan sebagainya. Intinya tak bisa diambil segampang itu,”ungkap Loupatty.
Dia juga berharap kerjasama antara Kemenkumhan dan USAID dapat membantu Pemprov Papua menekan masalah kekerasan kepada perempuan dan anak. Pasalnya, masalah ini tergolong cukup tinggi di Bumi Cenderawasih. “Perempuan dan anak kini menjadi objek tindak kekerasan. Sehingga saya rasa hal ini perlu untuk ditekan, sehingga dengan ada program dari Kemenkumham dan USAID, diharapkan bisa turut membantu provinsi ini keluar dari permasalahan itu,” tutupnya.
Untuk diketahui Tim Kemenkumham RI pekan ini berkunjung ke Papua untuk melakukan monitoring pelaksanaan kerja sama dengan USAID di Papua.Tim Kemenkumham RI dipimpin Staf Ahli Haru Tamtomo, Kepala Bagian KLN Dwi Rahayu ES, Staf Sekertariat Negara Arrya T. Sumarto, serta Dondy Sentya dari perwakilan USAID.
Editor: HANS BISAY
