JAYAPURA- Pemerintah dinilai lamban merespon penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan PT Freeport Indonesia. Akibatnya, eks karyawan melakukan tindakan pembakaran fasilitas PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Timika.
Hal itu dikemukaka Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Peggi Patricia Pattipi kepada pers di Jayapura, Rabu (23/8/2017). “Selama ini pemerintah tidak serius selesaikan sehingga puncaknya terjadi pembakaran di Timika. Padahal karyawan Freeport melalui Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sudah berulangkali melakukan perundingan dengan pemerintah,”ujar Patipi.
Anggota DPR asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu meminta pemerintah untuk segera merespon masalah tersebut dengan menggelar kembali pertemuan pihak-pihak terkait yani SPSI, Freeport dan mantan karyawan Freeport untuk guna mencari solusi terbaik. “Eks karyawan Freeport perlu mendapat perhatian. Sebab masalah ini menyangkut kelangsungan hidup mereka.”
Dia juga menekankan agar Pemerintah Pusat serius menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di perusahaan milik Amerika itu. Pemerintah, kata Patricia, jangan hanya terfokus mengurusi masalah divestasi saham 51 persen PT Freeport Indonesia.“Pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan PHK terhadap karyawan Freeport ini. Sebab diantara mereka juga ada banyak orang Papua yang didalamnya ter-PHK juga,”tegasnya.
Dia juga mengemukakan bahwa sebagai salah satu perusahan multi nasional yang beroperasi di Indonesia, PT Freeport sepatutnya mentaati perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Patipi juga meminta Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan pembangunan manusia di Papua. “Pemerintah tak hanya fokus bangun infrastruktur di Papua tetapi juga harus membangun manusia Papua,”katanya.
Editor: LEPIANUS KOGOYA
DPR Nilai Pemerintah Lamban
