oleh

Dana Desa di Kabupaten Rawan Penyelewengan

JAYAPURA- Penyaluran Dana Desa (Dandes) di Papua dinilai rawan penyelewengan. Di Kabupatne Tolikara dan Kabupaten Pegunungan Bintang diduga terjadi penyalahgunaan dana tersebut.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte,Se,MM mengatakan seyogianya pengelolaan Dandes tidak salah sasaran karena pemerintah telah aturan untuk penggunaan dana ini. Apalagi sosialiasinya telah dilaksanakan. “Kita prihatian dengan penyalahgunaan dana ini. Karena sosialisasi penggunaan dana ini sudah dilakukan dan diikuti seluruh pimpinan dinas pemberdayaan masyarakat kampung,”kata Donatus.
Dia mengakui adanya laporan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Tolikara dan Pegunungan Bintang. Di Kabupaten Tolikara, dana desa diduga dipergunakan untuk membeli 541 motor. Sementara di Pegunungan Bintang, diduga ada pemotongan Rp 20 juta per kampung. “Contohnya untuk dana desa di Kabupaten Tolikara atas perintah bupati membeli 541 sepeda motor. Setelah dibeli pun tidak diserahkan kepada kepala-kepala kampung. Karena saat hendak dibagikan terjadi keributan,” katanya.
Sementara itu, Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua menemukan indikasi penyelewengan Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Pegunungan Bintang hingga Rp 3,6 Millyar. Anggota DPR Papua dari daerah Pegunungan Bintang, Ignasius Mimin mendukung sepenuhnya langkah Polda Papua melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi atau penyelewengan dana desa senilai Rp 3,6 miliar di Kabupaten Pegunungan Bintang. Ia meminta Polda Papua untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi (Mendes), Eko Putro Sandjojo, menyebut sejumlah daerah memiliki potensi tinggi alias rawan menyelewengkan dana desa. Di antaranya adalah daerah-daerah di Sumatera Utara, Madura dan Papua.
“Daerah mana saja yang besar (potensinya)? Daerah yang laporannya cukup besar adalah beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Madura dan di Papua pegunungan,” ujar Eko di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.

BACA JUGA  Papua Minta Regulasi Khusus

Editor: LEPIANUS KOGOYA

Komentar