JAYAPURA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengajukan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018. KPU berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sehingga agenda Pilgub bisa dilaksanakan tepat waktu.
Ketua KPU Papua Adam Arisoi,SE berharap besaran pembiayaan Rp1,2 triliun yang diajukan untuk Pilkada 2018 sudah melalui perhitungan yang matang. Sehingga Pemprov Papua harus segera merealisasikan NPHD karena agenda-agenda pemilihan jelang Pilkada 2018 sudah mulai berjalan.
“Mulai bulan Agustus dan September, agenda pemilihan sudah berjalan. Sehingga NPHD segera harus direspon pemerintah,”katanya menambahkan bahwa dalam waktu dekat juga digelar pemilihan anggota KPU di sejumlah kabupaten/kota.
Arisoi membandingkan anggaran Pilgub untuk Papua dengan Pilgub di daerah lain terbilang kecil. Seperti Pilgub Jawa Barat sebesar Rp4 trilliun. “Biaya Pilgub Papua sebesar Rp1,2 triliun tidak diperdebatkan karena telah dihitung sesuai aturan hukum.”
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Papua, TEA Hery Dosinaen,S.IP,MKP mengatakan bahwa Pemprov Papua telah menjadwalkan waktu untuk membahas masalah NPHD. Tanggal 14 Agustus 2017 mendatang menggelar pertemuan dengan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak keamanan (TNI/Polri) untuk memaparkan pembiayaan sesuai usulan NPHD yang diajukan KPU Papua.
Dari pertemuan inilah, kata Sekda, akan ditetapkan dan disepakati kebutuhan riil untuk pelaksanaan Pilgub 2018. Menurutnya, KPU Papua tak perlu khawatir sebab anggaran yang diajukan pasti direalisasikan.“Kita sudah anggarkan dana untuk kegiatan rutin yang hendak dilakukan pada tahun ini,”ungkap Sekda sembari menekankan bahwa Pemprov tidak gegabah merealisasikan NPHD. Pasalnya, alokasi anggaran yang diajukan KPU Papua harus dikaji terlebih dahulu.
Editor: HANS BISAY
