JAYAPURA- Angka buta aksara di Provinsi Papua masih tergolong tinggi. Dan untuk mengatasinya perlu dukungan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dalam mensukseskan pelaksanaan pendidikan formal mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda,S.Pd,MH berharap Bupati dan Walikota se-Papua mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Terlebih khusus, lanjut Wonda, kebijakan dana PAUD hendaknya dialokasi tiap bupati di kawasang Pegunungan Papua. Pasalnya, angka buta aksara di daerah itu tertinggi di Papua maupun nasional. “Saya imbau dan minta kepedulian pimpinan daerah. Lebih khusus juga kepada ketua tim penggerak PKK selaku Bunda PAUD di Kabupaten/Kota, agar mampu mendorong pimpinan daerah dan SKPD terkait. Supaya bisa memaksimalkan pendanaan untuk PAUD,”harapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Yulce W. Enembe yang juga Bunda PAUD Papua senada dengan hal itu. Pihaknya pun mengimbau Bupati dan Walikota untuk mulai mengembangkan sekolah PAUD terintegrasi dengan Posyandu yang telah ada di Kabupaten Lanny Jaya.
“Para Bupati dan Walikota saya harap bisa mengembangkan PAUD terintegrasi sekaligus Posyandu. Karena itu, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Bupati Lany Jaya Befa Jigibalon di wilayahnya. Saya harap ini bisa ditiru oleh kabupaten dan kota lainnya di Bumi Cenderawasih,” terangnya.
Yulce juga berharap agar bahasa ibu, dapat mulai digunakan sebagai pengantar di lembaga PAUD dan di kelas awal di SD maupun sekolah lain yang sederajat di Tanah Papua.
Editor: YESAYA MANSAWAN
Komentar