JAKARTA | Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 27 Juni 2025, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya, tahun Anggaran 2025 tertinggi dicapai Provinsi Papua Tengah sebesar 48,75 persen.
Sementara itu, realisasi terendah dicatat oleh Provinsi Papua Pegunungan dengan angka 14,76 persen. “Adapun Provinsi Papua Selatan mencatat realisasi 23,17 persen dan Papua Barat Daya sebesar 17,47 persen,”jelas Mendagri Tito dalam keterangan persnya, Rabu 2 Juli 2025 di Jakarta.
Ia mengatakan, hampir seluruh pendapatan empat DOB masih bergantung pada dana transfer pusat. “Padahal mereka dananya dari pusat. Nah kenapa? Karena syarat salurnya yang dipersyaratkan Kementerian Keuangan belum dipenuhi. Nah ini menyangkut masalah teknis,” ujar Mendagri usai menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) Evaluasi DOB 4 Provinsi Papua di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Mendagri mengaku, pihaknya telah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu agar membentuk tim gabungan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan asistensi di DOB Papua. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah (Pemda) di empat DOB dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan.
“Saya sudah cek langsung kepada Gubernur [Papua Tengah]. Gubernur ingin melakukan perombakan kepala dinas sehingga akhirnya uangnya enggak bisa direalisasikan oleh para kepala dinas. Nah, saya ingin agar segera kalau memang mau ada perombakan, segera konsultasi kita, kita akan segera bantu,” imbuh Mendagri.
Mendagri berharap para gubernur di empat DOB Papua dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Pasalnya, langkah tersebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi setempat, yang berimbas pada perekonomian nasional. Selain itu, upaya ini juga akan memberikan stimulus bagi perekonomian masyarakat.
Jakarta Tidak Boleh Lihat Hanya Pandang Papua Dari Sisi Dana
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menegaskan bahwa keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak bisa hanya diukur dari besaran anggaran yang dikucurkan, melainkan harus ditopang oleh dukungan nyata, pengawasan ketat, dan keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan secara menyeluruh.
Hal itu disampaikan Azis dalam Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua yang digelar di Gedung Nusantara, Rabu (2/7/2025). Ia mengungkapkan pandangannya setelah melakukan kunjungan langsung ke Papua Pegunungan.
“Saya ke Papua Pegunungan. Kesimpulannya, masyarakat Papua itu sebenarnya senang karena mereka diberi kesempatan memiliki pemerintahan baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tapi persoalannya bukan cuma uang,” ujar Azis.
Ia menekankan bahwa Jakarta tidak boleh hanya memandang Papua dari sisi dana. Menurutnya, persoalan utama juga mencakup dukungan lintas kementerian dan pengawalan pembangunan yang serius dan konsisten.
“Provinsi itu membawa tanggung jawab yang dilimpahkan dari pusat. Karena itu, khusus untuk DOB, Kemendagri perlu membentuk desk khusus sebagai leading sector bersama kementerian lain. Bahkan kalau perlu dibuat situation room di Kemendagri untuk memantau perkembangan DOB ini. Gak bisa dilepas begitu saja,” tegasnya.
Azis juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang lebih terstruktur, mulai dari proses perencanaan, pengajuan anggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan pencairan dana. “Kita gak banyak uang, dan uang yang dimiliki itu harus berkah. Jadi besar saja tidak cukup. Kalau gak ada keberkahan, uang sebanyak apa pun tidak akan menghasilkan output dan outcome yang baik,” katanya.
Ia pun mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Papua, dan menyebutkan bahwa tanggung jawab pembinaan DOB kini menjadi lebih berat dan menantang.
Lebih lanjut, Azis menegaskan pentingnya pemberian kebijakan afirmatif secara menyeluruh bagi Papua, tidak terbatas hanya pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). “Afirmasi itu harus menyeluruh, sampai Papua benar-benar memiliki kemampuan untuk sejajar dengan provinsi lainnya,” tandasnya.
Editor | TIM | PAPUA GROUP | SMSI
Komentar