JAYAPURA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera menghentikan operasi seluruh perusahaan wilayah masyarakat adat dan kelola rakyat.
Hal itu bertujuan mendukung upaya penghentian penyebaran virus Corona atau Covid-19 di perkotaan, pedesaan hingga ke kampung-kampung.
“Sebab faktanya, sejumlah perusahaan di tengah krisis pandemi ini, seperti pada sektor swasta yang bergerak di bidang perkebunan maupun pertambangan, tidak menunjukkan langkah konkret mendukung upaya pemerintah dalam menangani Covid-19”.
“Perusahaan-perusahaan tersebut masih tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan berpotensi menyebabkan konflik di beberapa wilayah. Dimana hal itu merupakan sikap tidak sensitif terutama di tengah-tengah pandemi COVID bagi masyarakat adat,” terang Nur Hidayati Direktur Eksekutif WALHI dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu.
Selain itu, Walhi juga mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat adat dan wilayah kelola rakyat lainnya. Sehingga kebutuhan pangan dapat terpenuhi secara mandiri, khususnya dalam krisis pandemic seperti ini.
“Sebab yang terpenting adalah kita mendorong pemerintah agar fokus pada upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengutamakan keselamatan rakyat secara luas. Bukan sebaliknya menjadikan elit serta korporasi sebagai prioritas dalam penanggulangan dampak Covid-19,” terang dia.
Diketahui, angka kasus positif covid-19 di Indonesia telah menembus jumlah 1500 pasien.
Data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan ada penambahan lebih dari 100 kasus berdasarkan update per pukul 16.10 WIB, Selasa, 31 Maret 2020.
Total jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia pada Selasa, mencapai 1.528 pasien. Dari jumlah tersebut, 1.311 pasien positif corona di Indonesia saat ini masih menjalani perawatan. Sedangkan 81 pasien telah dinyatakan sembuh.
Sementara untuk Provinsi Papua terkonfirmasi positif sebanyak 10 orang tersebar di Kota Jayapura, Mimika dan Merauke.
EDITOR : ERWIN
