oleh

BKD : MRP Jangan Jadi Calo Penerimaan Capra IPDN

JAYAPURA (PTIMES) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda menyebut lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) tak ubahnya seperti calo, karena membuka pendaftaran Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( Capra IPDN) 2019, yang notabene bukan merupakan kewenangan maupun tupoksinya.

Hal itu pun dinilai Nicolaus, sebagai sebuah tindakan penipuan, sebab tidak memberi jaminan bagi pendaftar untuk bisa diloloskan dalam perekrutan Capra IPDN 2019.

“Saya sangat tidak setuju dengan tindakan MRP bahwa mereka buka pendaftaran (Capra IPDN). Dia (MRP kapasitasnya) sebagai (apa dan punya) jabatan apa (hingga membuka pendaftaran IPDN)?”

“Dia (MRP) harus tahu diri (dan bekerja) sesuai dengan tupoksi. Jadi, kalau bukan tupoksinya jangan coba-coba untuk buka pendaftaran. Itu sama saja kita menipu orang, itu juga termasuk calo,” ketus dia, dalam keterangan kepada pers, Jumat (1/11/2019), di ruang kerjanya.

Dari informasi yang beredar, sebanyak 61 Capra IPDN telah mendaftar dan telah direkomendasikan oleh MRP, meski sebenarnya perekrutan pada tahun ini, dipastikan sudah selesai oleh BKD Papua.

Sebanyak 90 orang, oleh BKD Papua dipastikan telah dinyatakan lolos seleksi dan kini sudah ada berada di Kampus IPDN Jati Nangor. Mereka pun sudah ditetapkan sebagai mahasiswa Capra IPDN Formasi 2019.

Tak sampai disitu, BKD Papua telah mendorong penerimaan lewat jalur afirmasi kepada 23 anak asli Papua yang tak lolos
pada penerimaan tahun ini, namun telah mengikuti seleksi awal hingga pantuhir.

Mereka pun pada akhirnya sudah diputuskan bisa ikut dan masuk dalam jalur afirmasi, bahkan dalam pekan berjalan ini sedang mengikuti seleksi, kesehatan, kesamaptaan dan pantuhir. Dipastikan hari ini juga, akan langsung ditetapkan sebagai capra IPDN.

“Kalau MRP mau bantu mestinya dalam hal mengawasi, mengontrol sehingga bisa ada kerja sama dengan BKD dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kalau seperti ini bisa dikatakan calo, bukan membantu orang”.

“Sekarang 61 orang yang mendaftar itu ada dimana? Siapa yang urus nasib mereka. Jadi, (MRP) tidak bisa mencampuri urusan pemda. Karena itu, saya sekali lagi pesan kepada MRP yang sedang bertindak, untuk buka pendafataran IPDN, lebih baik stop. Lebih bagus jalin kerja sama dengan pemerintah. Itu pesan saya,” tegasnya.

MRP Bantah

Sementara Ketua MRP Timotius Murib yang dihubungi wartawan via telepon selulernya membantah dan memastikan bahwa institusinya sama sekali tak membuka pendaftaran Capra IPDN pada tahun ini.

MRP, sambung dia, hanya memberi rekomendasi kepada putra putri asli Papua yang mengikuti perekrutan IPDN. Sehingga hasil rekomendasi itu, akan memberi penguatan bagi anak asli Papua untuk bisa diakomodir dalam perekrutan IPDN baik yang dibuka secara umum maupun lewat jalur afirmasi.

“Tidak ada pendaftaran yang dilakukan IPDN, sehingga kita pada kesempatan ini meluruskan. Yang benar adalah, pada tahun ini ada pembicaraan antara BKD Provinsi Papua, BKD Kabupaten/kota melaui bupati dan walikota”.

“Dimana mereka menyepakati, dalam pendaftaran tahun ini setiap kabupaten mengusulkan 10 orang anak asli Papua. Nah, 10 putra dan putri asli Papua ini yang memberi rekomendasi benar-benar anak asli Papua itu adalah MRP. Dan MRP sudah kasih rekomendasi kepada lebih dari 100 orang yang 61 diantaranya sudah lolos IPDN tahun ini,” jelas ia.

EDITOR : ERWIN

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed