JAYAPURA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) di lembaga anti rasuah tersebut. Pasalnya, sejak dibentuk hingga saat ini belum ada satu pun anak asli Papua yang diterima sebagai staf KPK.
“Untuk saat ini kontribusi Provinsi Jogjakarta paling banyak. Yakni sebanyak 18 orang, sementara Sulawesi Selatan hanya 4 orang. Memang ketika saya tanyakan panitia seleksi, anak-anak Sulawesi jatuh di bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan alam”.
“Namun yang pasti penerimaan pegawai KPK tidak ada intervensi dari siapa pun. Karena semua ditangani oleh panitia dari luar dan sekarang semua bisa melalui jalur online,” terang ia, saat penandatangan nota kesepahaman (MoU) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) di bidang Pertanahan, Implementasi Online di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan pengkajian kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan, di Jayapura.
Ia tambahkan, gedung KPK RI adalah milik bersama. Dalam artian, masih berdiri di tanah Indonesia. Sementara Provinsi Papua pun bagian dari ‘merah Putih’ itu. Oleh sebabnya, ia menilai sudah menjadi harga mati bagi anak asli Papua agar menjadi pegawai KPK. Sebab keterwakilan anak-anak Papua di lembaga antirasuah itu, bakal memberi warna baru bagi upaya pencegahan korupsi di provinsi tertimur Indonesia ini, bahkan seluruh Indonesia.
“Hingga saat ini belum ada anak Papua yang menjadi pegawai KPK dan memang kami berpikir untuk membuka penerimaan khusus (afirmasi) bagi anak-anak Papua. Namun sekali lagi harapan kami agar mereka bisa ikut seleksi secara murni dan untuk inilah peran perguruan tinggi dan pemerintah setempat menyiapkan SDM-nya,” pungkas Laode.
Editor: ERWIN RIQUEN
