JAYAPURA (PTIMES)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlu adanya kajian untuk menjadi solusi atas berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat pada tahun 2021 mendatang. KPK mengusulkan agar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dilibatkan untuk mengkaji sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan Otsus.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Pemprov Papua, Papua Barat serta kabupaten/kota Bidang Pertanahan dengan BPN, Implementasi Tax Online Bank Papua, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi Papua serta Pengkajian Penyelenggaran Otsus dengan LIPI, di Jayapura, Kamis (25/07/2019).
Laode mengatakan kajian LIPI terkait dampak berakhirnya dana Otsus. Sedangkan KPK siap membantu apabila diminta pemerintah, “Intinya, kalau KPK dibutuhkan kami siap ikut mendengarkan apa baiknya. Hanya yang pasti masa depan Papua ada di tangan bapak-ibu pemimpin daerah. Intinya, bapak dan ibu pimpinan daerah ini yang untuk menentukan arah pembangunan kedepan,” tegasnya.
Menurut Laode, Papua adalah masa depan Indonesia yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Dengan demikian, Papua harus dijaga dari hal-hal yang berakibat pada kerusakan alam.
Seperti, bencana banjir bandang yang menimpa Kabupaten Jayapura pada 16 Maret 2019, dinilainya sebagai bentuk dari pembiaran yang berakibat fatal. Artinya, terjadi pengalihfungsian Kawasan Cagar Alam (KCA) Cycloop menjadi perkebunan atau pemukiman, hingga menyebabkan bencana.
“Kedatangan KPK ke Papua sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi. Yang pasti KPK ke Papua untuk kebaikan kita bersama. Sebab apa yang kita kerjakan sekarang ini untuk membantu Pemda dalam hal penertiban aset daerah dan hal terkait lainnya,”katanya.
Petinggi KPK ini menambahkan, optimalisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) bakal menjadi salah satu prioritas KPK, agar Pemda di Papua bisa lebih maksimal dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
“Kita ajak seluruh pemda di Papua mampu mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada bahkan mencari sumber baru untuk kesejahteraan masyarakat diatas tanah ini,”harapnya.
Editor: ERWIN RIQUEN
