JAYAPURA- Pembukaan jalur penerbangan internasional dari Papua ke negara-negara di Pasifik hingga kini belum terealisasi akibat faktor politis. Padahal, jika jalur ini terbuka maka dapat dipastikan akan mendukung peningkatan perekonomian di Bumi Cenderawasih. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua,TEA Hery Dosinaen,S.IP,MKP mengatakan gagalnya pembukaan jalur penerbangan internasional menyebabkan upaya kerjasama ekspor bahan pokok ke sejumlah negara pasifik dipastikan gagal total. Oleh karenanya, Sekda berharap Rapat Forum Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) yang digelar Selasa (19/9/2017) di Kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura dapat mengeluarkan rekomendasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
Jalur penerbangan internasional di Papua awalnya dibuka lewat Bandara Frans Kaisiepo Biak ke negara-negara pasifik namun akhirnya ditutup. Setelah penutupan, Pemprov Papua berupaya membuka kembali pembukaan penerbangan dari Jayapura ke Port Moresby Papua Nugini, namun gagal karena mendapat persetujuan dari pemerintah karena alasan politik.
Sekda mengaku meski Papua dihadapkan dengan berbagai keterbatasan namun upaya pemerintah Papua meningkatkan ekonomi Papua terus digenjot dan hal itu terbukti dengan pertumbuhan perekonomian Papua mencapai 9,2 persen diatas pertumbuhan ekonomi secara nasional. “Papua siap untuk menjadi gerbang Indonesia Timur untuk akses perekonomian RI. Namun begitu, kita butuh dukungan utntuk mewujudkannya,”ugnkap Sekda.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Suhariyanto mengatakan dengan terselenggaranya forum Konsultasi Regional PDRB se-Sulawesi, Maluku dan Papua hendaknya mampu memberi gambaran fokus membangunan di Kawasan Timur Indonesia.
Suhariyanto berharap agar tercipta sarana pertukaran informasi antara provinsi yang tergabung dalam Sulampua. Sehingga hasil dari pertemuan ini dapat disusun kesepakatan bersama untuk membangun kebijakan sosial dan ekonomi di wilayah timur Indonesia.
Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mencabut status bandara internasional pada bandara yang dianggap sudah tak efektif untuk penerbangan internasional. Keduanya yakni Bandara Hanandjoeddin di Belitung dan Bandara Frans Kaisiepo di Biak.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Agus Santoso, mengungkapkan rencana pencabutan status bandara internasional karena keduanya sudah sekian lama tak jadi tempat terbang pesawat dari luar negeri
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman seusai memimpin pertemuan dengan perwakilan negara Fiji, Samoa dan Vanuatu di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (9/8/2017) mengatakan Indonesia akan segera ekspor beras ke 3 (tiga) negara kepulauan di Samudera Pasifik, yaitu Republik Kepulauan Fiji, Samoa dan Republik Vanuatu. Beras yang akan dieskpor ke tiga negara tersebut diambil dari hasil panen penduduk Merauke, Papua. ”Harga beli mereka untuk komoditas beras biasanya 2 Dollar AS per kilogram, jadi saat kami tawarkan harga 1 Dollar AS, mereka langsung setuju,” sebut Mentan Amran Sulaiman.
Kebijakan ekspor ini merupakan hal biasa, akan tetapi menjadi luar biasa karena Presiden Joko Widodo membuka petani di daerah Merauke, Papua untuk menjual hasil panennya. Dengan kesepakatan ini, Dirinya berharap tingkat perekonomian masyarakat Papua bisa lebih baik lagi ke depannya.
Pertemuan turut dihadiri Menteri Pertanian, Pedesaan, Pembangunan Maritim dan Pengelolaan Bencana Nasional Fiji, Inia Batikoto Seruiratu, Menteri Pertanian dan Perikanan Samoa, Leuatea Polataivao Fossie Schmidt Laauli dan Menteri Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Keamanan Hayati Republik Vanuatu, Seremaia Matai Nawalu.
Editor: HANS BISAY
