Data Perempuan Asli Papua Penting

JAYAPURA- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi Papua dan instansi tekhnis lainnya diminta untuk melakukan pendataan perempuan asli Papua. Validasi data ini sangat penting untuk menopang kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan kehidupan sosial perempuan Papua.
“Sehingga pemerintah provinsi kedepannya bisa membuat satu kebijakan maupun program untuk supaya pihak perempuan di Papua ini bisa lebih banyak berbicara di dunia kerja,”ungkap Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM, Johana OA Rumbiak,SE, MM pada Seminar Kajian Tenaga Kerja Perempuan Di Dunia Kerja/Sektor Swasta di Jayapura.
Pendataan ini, kata Rumbiak, terfokus pada jumlah tenaga perempuan asli Papua dilingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.Dengan demikian, dapat diketahui berapa banyak jumlah perempuan yang bekerja dan tidak. “Supaya kita tahu berapa banyak perempuanPapua yang bekerja,”ungkapnya.
Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua itu juga meminta Dinas PPA Papua rutin memberi pelatihan maupun kegiatan pendampingan-pendampingan kepada perempuan asli Papua.
“Dengan begitu, kaum perempuan akan bisa lebih partisipasi sehingga tidak terjadi ketimpangan gender. Pembangunan SDM harus memberi ruang yang cukup bagi kaum perempuan juga.”tuturnya.
Dia juga mengatakan Pemerintah Provinsi Papua memberi perhatian khusus bagi kaum perempuan sebagai sumber daya manusia (SDM) di dunia kerja, lebih khusus menyangkut hal kesehatan dan keselamatan kerja. Hal demikian dipandang penting, sebab seorang perempuan diyakini mampu bersaing dan berkarir dengan kaum laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan.
“Sehingga saya minta instansi terkait perlu membuat sebuah kajian tentang tenaga kerja perempuan. SKPD terkait bisa memberi memberi perhatian berkaitan dengan instruksi memberi perhatian khusus bagi perempuan.”
Dikatakan Rumbiak, Pemprov berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak yang layak. Dan pembangunan SDM menjadi pokok perhatian di semua sektor pembangunan.

Editor: LEPIANUS KOGOYA